DINAS BINAMARGA DAN PENGAIRAN "MEWUJUDKAN PEMENUHAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN SUMBER DAYA AIR UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT"
CSS Menu - Vertical
Current Time : 16:07:33
• Menu Utama •
• Bidang •
• Link Cepat •
CSS Menu - Vertical

Pemkab Pacitan

Pekerjaan Umum

Email Kab. Pacitan

Email

• Info •

PENGADAAN BARANG/JASA
Pengadaan barang / jasa konstruksi tahun anggaran 2011.
Untuk dokumen lelang silahkan di unduh di menu download area



DOKUMEN RENJA 2014 DAN RENSTRA SKPD DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN TAHUN 2011 - 2016
DATA DAPAT DILIHAT DI MENU DOWNLOAD

LAPORAN KEGIATAN TAHUN 2014
Dapat dilihat di menu Download

Peraturan peraturan yang berlaku
Dapat dilihat di menu Download

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 14/PRT/M/2013 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 07/PRT/M/2011 TENTANG STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTANSI
dapat dilihat di menu Download

• Pencarian •
Untitled Document
•  Kalender •
Senin, 22 Des 2014
M S S R K J S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
•  Data Pengunjung •
Anda Pengunjung Ke:
319
IP Address Anda:
54.145.183.126
User Online:
Untitled Document 1
CSS Menu - Vertical
Peraturan


• Dasar Hukum Bidang Binamarga


1. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN

2. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

3. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 2005 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENERAPAN SPM

4. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2006 TENTANG JALAN

5. PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 02/PRT/M/2008 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN BIDANG PEKERJAAN UMUM YANG MERUPAKAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAN DILAKSANAKAN SENDIRI

6. PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 04/PRT/M/2009 TENTANG SISTEM MANAJEMEN MUTU (SMM) DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM

7. PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 11/PRT/M/2010 TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN LAIK FUNGSI JALAN

8. PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 14/PRT/M/2010 TENTANG STANDART PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

9. KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR 188.45/685/408.11/2007 TENTANG PENETAPAN STATUS RUAS-RUAS JALAN SEBAGAI JALAN KABUPATEN PACITAN

10. KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR 188.45/254/408.21/2013 TENTANG PENETAPAN STATUS RUAS JALAN DESA DI KABUPATEN PACITAN


• Dasar Hukum Bidang Pengairan

1. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG SUMBER DAYA AIR          2. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2008 TENTANG PERLINDUNGAN DAN        PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

3. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN 
    SUMBER DAYA AIR
4. PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 32 / PRT / M / 2007 TENTANG PEDOMAN
    OPERASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI
5. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2008 TENTANG AIR TANAH
6. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2010 TENTANG BENDUNGAN
7. PERATURAN PEMERINTAH NO 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA

8. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN 
    IRIGASI

9. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 1991 TENTANG RAWA

10. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 1991 TENTANG SUNGAI

11. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN 
    KUALITAS AIR DAN PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

12. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG DEWAN SUMBER DAYA AIR

13. PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 11A/PRT/M/2006 TENTANG KRITERIA DAN PENETAPAN WILAYAH SUNGAI

14. PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 30/PRT/M/2007 TENTANG PENGEMBANGAN PENGELOLAAN SUMBER IRIGASI PARTISIPASIF

15. PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 31/PRT/M/2007 TENTANG PEDOMAN MENGENAI KOMISI IRIGASI

16. PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 32/PRT/M/2007 TENTANG PEDOMAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI

17. PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 33/PRT/M/2007 TENTANG PEDOMAN PEMBERDAYAAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (P3A)/GABUNGAN P3A/IPSA

18. PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 63/PRT/M/1993 TENTANG GARIS SEMPADAN SUNGAI, DAERAH MANFAAT SUNGAI, DAERAH PENGUASAAN SUNGAI DAN BEBAS SUNGAI

19. PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 72/PRT/M/1997 TENTANG KEAMANAN BENDUNGAN

20. PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 458/KPTS/1986 TENTANG PENAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

21. KEPUTUSAN DIRJEN PENGAIRAN NOMOR 176/KBRS/A/1987 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KETENTUAN PENGAMAN SUNGAI DALAM HUBUNGAN DENGAN PEMBANGUNAN DALAM GALIAN GOLONGAN C DI SUNGAI


• Dasar Hukum Bidang Jasa Konstruksi
1. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI

2. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NO 28 TAHUN 2000 TENTANG USAHA DAN PERAN MASYARAKAT KONSTRUKSI

3. PERATURAN PEMERINTAH NO 29 TAHUN 2000 TENTANG PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI

4. PERATURAN PEMERINTAH NO. 30 TAHUN 2000 TENTANG PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI

PERATURAN PRESIDEN NO 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH


• Dasar Hukum Bidang Penataan Ruang
1. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG

2. PERATURAN PEMERINTAH NO 47 TAHUN 1997 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL

3. PERATURAN PEMERINTAH NO 16 TAHUN 2004 TENTANG PENATAGUNAAN TANAH

4. PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PACITAN


Untitled Document
Arsip Berita
GERAKAN BERSIH-BERSIH PANTAI PANCER DOOR
HARI BHAKTI PU KE 69 : 3 DESEMBER 2014
PERINGATAN HARI KORPRI KE 43 TAHUN 2014
GERAKAN MENANAM POHON
KUNJUNGAN DINAS PENGAIRAN DAN PERTAMBANGAN KAB. PASURUAN DI DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN KAB. PACITAN
PACITAN RAIH PENGHARGAAN BIDANG PKTPJ PERINGKAT KEDUA  DARI GUBERNUR JATIM
Halaman
1 2 3 4 5 6 Next->
CSS Menu - Vertical
©Copyright 2010 Dinas Bina Marga dan Pengairan Pemkab Pacitan All Rights Reserved
For more information please Contact Us