"SIAP MEMENUHI INFRASTRUKTUR JALAN DAN PENGAIRAN DI KABUPATEN PACITAN YANG SEJAHTERA BERSAMA RAKYAT"
CSS Menu - Vertical
Current Time : 19:38:47
• Menu Utama •
• Bidang •
• Link Cepat •
CSS Menu - Vertical

Pemkab Pacitan

Pekerjaan Umum

Email

• Info •

CAPAIAN RPJMD 2011 - 2016 SAMPAI DENGAN TAHUN 2015
Dapat dilihat di menu download

  KEGIATAN  TAHUN  2015
dapat dilihat di menu download



DOKUMEN RENJA 2014 DAN RENSTRA SKPD DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN TAHUN 2011 - 2016
Dapat dilihat di menu download


KEGIATAN TAHUN 2014
Dapat dilihat di menu Download

PERATURAN-PERATURAN
Dapat dilihat di menu download

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 14/PRT/M/2013 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 07/PRT/M/2011 TENTANG STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTANSI
dapat dilihat di menu Download

CAPAIAN SPM DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN s/d TAHUN 2014
dapat dilihat di menu download

RENCANA KINERJA, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN, PENETAPAN INDIKATOR KINERJA, PERJANJIAN KERJA TAHUN 2015
dapat dilihat di menu download

DATA CURAH KAB. PACITAN TAHUN 2014
dapat dilihat di menu Bidang Pengairan

DATA CURAH HUJAN 2016 DAN TAHUN SEBELUMNYA
Dapat dilihat di kantor Dinas Bina Marga dan Pengairan Kab. Pacitan

PERSEWAAN ALAT BERAT DAN UJI LABORATORIUM PEKERJAAn UMUM
Dapat mengubungi Bidang Peralatan dan UPT Laboratorium Pekerjaan Umum 

RENCANA KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2015
dapat dilihat di menu download

DPPA RKA Tahun 2015
dapat dilihat di menu download

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DAN PENDAPATAN  s/d BULAN DESEMBER TH. 2015

dapat dilihat di menu download

PERATURAN MENTERI PUPR TAHUN 2015
dapat dilihat di menu download

EMAIL BARU DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN KAB.PACITAN
binamarga_pengairan@pacitankab.go.id

CAPAIAN KINERJA DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN s/d TAHUN 2015
dapat dilihat di menu download

RENCANA UMUM PENGADAAN DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN TAHUN ANGGARAN 2016
Dapat dilihat di LPSE Kab. Pacitan ( SIRUP )


DATA CURAH HUJAN TAHUNAN 2015
Dapat dilihat di menu download


LAPORAN KEGIATAN s/d BULAN FEBRUARI 2016
dapat dilihat di menu download

• Pencarian •
Untitled Document
•  Kalender •
Rabu, 24 Agus 2016
M S S R K J S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
•  Data Pengunjung •
Anda Pengunjung Ke:
201
IP Address Anda:
54.224.160.42
User Online:
Untitled Document 4
CSS Menu - Vertical
Peraturan


• Dasar Hukum Bidang Binamarga


1. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN

2. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

3. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 2005 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENERAPAN SPM

4. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2006 TENTANG JALAN

5. PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 02/PRT/M/2008 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN BIDANG PEKERJAAN UMUM YANG MERUPAKAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAN DILAKSANAKAN SENDIRI

6. PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 04/PRT/M/2009 TENTANG SISTEM MANAJEMEN MUTU (SMM) DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM

7. PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 11/PRT/M/2010 TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN LAIK FUNGSI JALAN

8. PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 14/PRT/M/2010 TENTANG STANDART PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

9. KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR 188.45/685/408.11/2007 TENTANG PENETAPAN STATUS RUAS-RUAS JALAN SEBAGAI JALAN KABUPATEN PACITAN

10. KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR 188.45/254/408.21/2013 TENTANG PENETAPAN STATUS RUAS JALAN DESA DI KABUPATEN PACITAN

11. PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 15/PRT/M/2007 TENTANG PEDOMAN SURVEY JALAN TANAH DAN ATAU KERIKIL DAN KONDISI JALAN BERASPAL UNTUK JALAN ANTAR KOTA


• Dasar Hukum Bidang Pengairan

1. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 1974 TENTANG PENGAIRAN          2. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2008 TENTANG PERLINDUNGAN DAN        PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

3. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN 
    SUMBER DAYA AIR
4. PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 32 / PRT / M / 2007 TENTANG PEDOMAN
    OPERASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI
5. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2008 TENTANG AIR TANAH
6. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2010 TENTANG BENDUNGAN
7. PERATURAN PEMERINTAH NO 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA

8. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN 
    IRIGASI

9. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 1991 TENTANG RAWA

10. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 1991 TENTANG SUNGAI

11. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2010

     TENTANG PENGELOLAAN   KUALITAS AIR DAN PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN

     PENCEMARAN AIR

12. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG DEWAN SUMBER DAYA AIR

13. PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 11A/PRT/M/2006 TENTANG KRITERIA DAN PENETAPAN WILAYAH SUNGAI

14. PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 30/PRT/M/2007 TENTANG PENGEMBANGAN PENGELOLAAN SUMBER IRIGASI PARTISIPASIF

15. PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 31/PRT/M/2007 TENTANG PEDOMAN MENGENAI KOMISI IRIGASI

16. PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 32/PRT/M/2007 TENTANG PEDOMAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI

17. PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 33/PRT/M/2007 TENTANG PEDOMAN PEMBERDAYAAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (P3A)/GABUNGAN P3A/IPSA

18. PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 63/PRT/M/1993 TENTANG GARIS SEMPADAN SUNGAI, DAERAH MANFAAT SUNGAI, DAERAH PENGUASAAN SUNGAI DAN BEBAS SUNGAI

19. PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 72/PRT/M/1997 TENTANG KEAMANAN BENDUNGAN

20. PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 458/KPTS/1986 TENTANG PENAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

21. KEPUTUSAN DIRJEN PENGAIRAN NOMOR 176/KBRS/A/1987 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KETENTUAN PENGAMAN SUNGAI DALAM HUBUNGAN DENGAN PEMBANGUNAN DALAM GALIAN GOLONGAN C DI SUNGAI

22. PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

     NOMOR 03 /PRT/M/2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS

      BIDANG INFRASTRUKTUR
23. PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

      NOMOR 04/PRT/M/2015 TENTANG KRITERIA DAN PENETAPAN WILAYAH SUNGAI
24. PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

     NOMOR 06/PRT/M/2015 TENTANG EKSPLOITASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER AIR DAN
     BANGUNAN PENGAIRAN
25. PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

     NOMOR 08/PRT/M/2015 TENTANG PENETAPAN GARIS SEMPADAN JARINGAN IRIGASI
26. PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

     NOMOR 09/PRT/M/2015 TENTANG PENGGUNAAN SUMBER DAYA AIR
27. PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

     NOMOR 10/PRT/M/2015 TENTANG RENCANA DAN RENCANA TEKNIS TATA PENGATURAN AIR

     DAN TATA PENGAIRAN
28. PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

     NOMOR 11/PRT/M/2015 TENTANG EKSPLOITASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN REKLAMASI
     RAWA PASANG SURUT
29. PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

     NOMOR 12/PRT/M/2015 TENTANG EKSPLOITASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI
30. PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

     NOMOR 13/PRT/M/2015 TENTANG PENANGGULANGAN DARURAT BENCANA AKIBAT DAYA RUSAK
     AIR
31. PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

     NOMOR 14 /PRT/M/2015 TENTANG KRITERIA DAN PENETAPAN STATUS DAERAH IRIGASI
32. PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
      NOMOR 17/PRT/M/2015 TENTANG KOMISI IRIGASI
33. PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

      NOMOR 18/PRT/M/2015 TENTANG IURAN EKSPLOITASI DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN
      PENGAIRAN
34. PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

     NOMOR 21/PRT/M/2015 TENTANG EKSPLOITASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI TAMBAK
35. PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
      NOMOR 26/PRT/M/2015 TENTANG PENGALIHAN ALUR SUNGAI DAN/ATAU PEMANFAATAN RUAS
      BEKAS SUNGAI
36. PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
      NOMOR 28/PRT/M/2015 TENTANG PENETAPAN GARIS SEMPADAN SUNGAI DAN GARIS  
      SEMPADAN DANAU
37. PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
     NOMOR 37/PRT/M/2015 TENTANG  IZIN PENGGUNAAN AIR DAN/ATAU SUMBER AIR 


• Dasar Hukum Bidang Jasa Konstruksi
1. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI

2. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NO 28 TAHUN 2000 TENTANG USAHA DAN PERAN MASYARAKAT KONSTRUKSI

3. PERATURAN PEMERINTAH NO 29 TAHUN 2000 TENTANG PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI

4. PERATURAN PEMERINTAH NO. 30 TAHUN 2000 TENTANG PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI

PERATURAN PRESIDEN NO 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH


• Dasar Hukum Bidang Penataan Ruang
1. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG

2. PERATURAN PEMERINTAH NO 47 TAHUN 1997 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL

3. PERATURAN PEMERINTAH NO 16 TAHUN 2004 TENTANG PENATAGUNAAN TANAH

4. PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PACITAN


Untitled Document
Arsip Berita
LOMBA PANJAT PINANG MERIAHKAN HUT KEMERDEKAAN 2016
UPACARA 17 AGUSTUS 2016 DI KANTOR DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN
KERUSAKAN PADA BEBERAPA TITIK TEBING SUNGAI
MERIAHKAN AGUSTUSAN DENGAN VOLLY BALL
Daftar Desa yang belum Mengajukan Bantuan Keuangan Desa (BK Desa) Tahun 2016
(Data Per tanggal 11 Agustus 2016)
Dharma Wanita Binamarga dan Pengairan Sabet Juara 2 di Cabang Theklek
Halaman
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Next->
CSS Menu - Vertical
©Copyright 2010 Dinas Bina Marga dan Pengairan Pemkab Pacitan All Rights Reserved
For more information please Contact Us